Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD) secara tegas menyuarakan penolakan dan kekhawatiran mereka terhadap mega proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall (GSW) di pesisir utara Pulau Jawa. Jaringan warga yang berdomisili di kampung-kampung kawasan Pantura Kota Semarang dan Kabupaten Demak ini menilai proyek raksasa tersebut berisiko tinggi memperparah amblesan tanah dan ditunggangi oleh kepentingan pemodal.
Berdasarkan data yang disorot oleh ARMSD, proyek GSW ini direncanakan akan membentang sejauh 535 kilometer dari Banten hingga Gresik. Anggaran yang dipersiapkan untuk proyek infrastruktur ini sangat fantastis, yakni mencapai 80 miliar Dollar AS. Pemerintah merancang tanggul ini dengan tujuan utama melindungi kawasan Pantura dari ancaman kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
Pelajaran dari Tambaklorok
Alih-alih menyelesaikan masalah, ARMSD memperingatkan bahwa struktur masif GSW justru dapat menjadi bumerang. Penambahan beban dari pembangunan struktur raksasa serta konsentrasi aktivitas ekonomi di atasnya diyakini akan semakin memperparah amblesan tanah di wilayah utara Pulau Jawa. Selain itu, pengambilan material urukan dari bukit-bukit di wilayah hulu sungai (selatan) dikhawatirkan akan menciptakan siklus kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana banjir.
Kekhawatiran warga didasarkan pada rekam jejak proyek sebelumnya. ARMSD mendesak perencana proyek untuk belajar dari kegagalan tembok laut di Kampung Tambaklorok, Semarang. Tembok sepanjang 1,5 kilometer yang menelan biaya pembangunan sekitar Rp300 miliar tersebut selesai dibangun sekitar tahun 2024. Meskipun pemerintah sebelumnya mengklaim struktur itu mampu bertahan selama 30 tahun, kenyataannya pada tahun 2026 ini, warga telah menemukan retakan parah di RW 14 dan 15 yang menyebabkan air pasang (rob) merembes hingga menggenangi jalan kampung.
Abaikan Kondisi Darurat demi Kepentingan Pemodal
Hal lain yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan adanya “penumpang gelap” di balik proyek bernilai triliunan rupiah ini. ARMSD melihat bahwa mega proyek ini sangat menguntungkan para pemodal raksasa, terutama di kawasan-kawasan pesisir yang tanahnya telah dikuasai oleh industri, seperti di Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Ahmad Marzuki, Koordinator ARMSD, menegaskan bahwa narasi kepentingan rakyat kerap kali hanya dijadikan tameng pelindung bagi kepentingan kapitalis.
“Pengalaman mengajari kami bahwa yang disebut kepentingan rakyat seringkali dijadikan bahan atas nama saja, nama rakyat dijual-jual, dioper kesana-kemari, tapi sebenarnya di balik itu ada kepentingan lain yang menjadi penumpang gelap: yaitu kepentingan para pemodal,” tegas Ahmad Marzuki. “Keberadaan Giant Seawall Pantura akan sangat menguntungkan para penumpang gelap ini, terutama di tempat-tempat di mana sebagian besar tanah-tanah pesisir sudah dikuasai oleh para pemodal raksasa ini.”
Daripada memaksakan pembangunan proyek jangka panjang, ARMSD mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memprioritaskan penanganan di wilayah-wilayah yang sudah dalam kondisi darurat ekstrem, seperti Dukuh Timbulsloko dan beberapa dukuh di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Di kawasan tersebut, abrasi telah menelan daratan, memaksa warga untuk bertahan hidup di atas rumah panggung atau geladak kayu. Saat air pasang tiba, air laut tak ragu menggenangi lantai rumah warga dan menyapu jalanan kampung yang juga terbuat dari kayu. Situasi kritis ini membutuhkan intervensi negara secara instan, bukan menunggu selesainya proyek Giant Seawall Pantura.
Di tengah rencana pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan skema pendanaan melalui Danantara Development Management Fund (DDMF), ARMSD juga menuntut agar pemerintah melibatkan kelompok nelayan pesisir dan akademisi pro-rakyat dalam setiap proses perumusan kebijakan, bukan sekadar pelibatan sepihak untuk memuluskan proyek.
