Pemerintah memasukkan program food estate dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Pro dan kontra menyelimuti langkah pemerintah tersebut. Yayasan Madani Berkelanjutan melihat perlunya penyamaan definisi food estate, keterbukaan perencanaan, dan optimalisasi lahan pertanian yand sudah ada.
Category: Kalimantan
Eko Teguh Paripurno: kita tidak teliti terhadap perencanaan dan mitigasi bencana
Hampir semua kasus bencana alam yang terjadi disebabkan manajemen tata ruang yang tidak baik. Indonesia perlu refleksi atas penggunaan lahan, jenis pengguna, pola ruang, dan proses izin, dan kembali membangun dengan prinsip melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Usai pemilihan kepala daerah, terbit ancaman lingkungan
Pemilihan kepala daerah serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang dipandang banyak pihak hanya menguntungkan oligarki. Tidak hanya penyelenggaraaan yang dipaksakan di bawah kondisi pandemi, namun 45 persen calon kepala daerah yang bertarung merupakan atau memiliki ikatan dengan pengusaha tambang.
Pandemi dijadikan tameng untuk membungkam pegiat HAM dan lingkungan
Tiga aktivis HAM dan lingkungan hidup di Samarinda dituduh positif Covid-19 oleh Dinas Kesehatan setempat dan diperlakukan dengan cara-cara janggal. Tidak pernah diperlihatkan bukti tes yang menyebut diri mereka mengidap corona, para aktivis merasa ada ‘operasi hitam’ aparat keamanan dan intelijen dalam proses tersebut.
Alasan Perubahan Aturan Cantrang Tetap Dikecam
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan rancangan revisi aturan cantrang dalam upaya melegalkan cantrang, meskipun laporan Badan Pusat Statistik tahun 2019 menjelaskan penggunaan cantrang akan mengakibatkan hancurnya sumber daya ikan, kerusakan lingkungan, serta konflik horizontal.
Perkuat Aturan Anti-SLAPP Untuk Melindungi Masyarakat dan Pejuang Lingkungan Hidup
Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terus terjadi. Hal tersebut ditenggarai karena belum adanya peraturan yang melindungi partisipasi warga dalam mengelola lingkungan. Peraturan tentang Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP, masih sekadar wacana.
Nasib Lubang Tambang di Bawah Revisi UU Minerba
Undang-Undang (UU) Minerba lama telah meninggalkan banyak lubang tambang terbengkalai. Dibawah UU Minerba yang baru-baru ini direvisi, kondisi tersebut diprediksi akan menjadi lebih buruk.
Pelongaran PSBB Mesti Didasarkan pada Data yang Benar
Pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB. Sementara, ada permasalahan data yang seharusnya menjadi perhatian sebelum dan sumber informasi utama sebelum pengambilan keputusan dilakukan.
Kasus Philip Jacobson, Lonceng Peringatan Bagi Media dan Wartawan
Philip Jacobson, editor dari Mongabay.com yang resmi ditahan pada tanggal 21 Januari lalu, atas dugaan pelanggaran keimigrasian dan penyalahgunaan visa, kini dibebaskan setelah pihak imigrasi menyetujui penangguhan kasusnya. Namun proses hukum masih berjalan. Banyak pertanyaan berbagai pihak, dan lonceng peringatan bagi jurnalis ini, sangat jelas terdengar.
Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia Desak Pemerintah Bebaskan Jurnalis Mongabay
Philip Jacobson secara resmi ditangkap pada 21 Januari atas dugaan pelanggaran visa dan hingga rilis ini diterbitkan, Philip masih ditahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.