RUU Omnibus dan Buramnya Perlindungan Bagi Masyarakat Adat
RUU Omnibus Cipta Kerja dinilai bakal melanggengkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat adat. Rancangan regulasi ini pun diperkirakan memperkeruh tumpang tindih hak atas wilayah adat.
Arsip topik
Kategori: WILAYAH
Kumpulan liputan, analisis, dan pembaruan terbaru dalam topik ini. Gunakan arsip ini untuk menelusuri konteks editorial secara berurutan.
Jerih Payah Penyintas Kanker, Disabilitas, Menghadang Corona
Selain warga yang lanjut usia dan memiliki penyakit bawaan, penyintas kanker dan komunitas difabel, juga memiliki risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dan risiko nya. Pemerintah...
Imbal jasa lingkungan di DAS Rejoso dan upaya konservasi air Umbulan
Apa yang diambil dari alam, maka pengguna jasa lingkungan harus membayar kepada masyarakat dimana sumber alamnya diambil. Salah satu mekanisme dalam menjaga mata air...
Kala PLTU Batubara Picu Perubahan Iklim dan Ancam Kesehatan Masyarakat
PLTU disebut sebagai kontributor terburuk tunggal yang bertanggungjawab atas hampir setengah (46%) dari emisi karbon dioksida dunia. Sementara di Indonesia, sejak 2006-2020 setidaknya ada...
Sumber air terbesar di Jawa Timur kian menyusut
Air bukan sumber alam terbarukan sebab siklus hidrologi tak selalu mengisi “kantong-kantong” air sebagaimana air yang diambil. Perjalanan dari daerah resapan (recharge area) menuju...
Parts of Northern Java Slowly Disappear as Rising Seas Exact Their Toll
Towns along the northern coast of Java, Indonesia's most populous island, are being engulfed by the sea -- a combination of environmental damage and...
Cerita Foto: Abrasi di Pantura dan mereka yang bertahan diterjang ombak
Potret permukiman pantai utara Jawa menghadapi abrasi.
Pantai Utara Menelan Jawa Tengah
Di Jawa Tengah, area seluas 4 hektare mengalami abrasi. Luas itu mencakupi 13 kabupaten/kota; sepertiga dari total kabupaten/kota di pusat Jawa. Peneliti mengatakan percepatan...
Menolak Campur Tangan Pemerintah Mengatur Pers
Demi terciptanya iklim yang ramah terhadap investasi, sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat, akan disederhanakan bahkan dihapus. Setidaknya ada 79 undang-undang yang sedang digodok...
Memuat artikel...
Memuat artikel...