Jejak Racun dan Ketidakadilan di Pulau Kabaena

Diterbitkan April 20, 2026

Diperbarui April 19, 2026

Waktu baca 4 min read

Di bawah langit Jakarta yang mendung pada Minggu (12/04/2026) siang di Taman Ismail Marzuki (TIM), sebuah diskusi di arena Pesta Media 2026 mengungkap tabir gelap di balik narasi megah transisi energi Indonesia. Sementara dunia internasional memuja nikel sebagai “darah baru” bagi kendaraan listrik yang ramah lingkungan, bagi masyarakat di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, nikel adalah luka yang merayap hingga ke dalam aliran darah mereka.

Kabaena hanyalah sebuah titik kecil seluas 891 kilometer persegi di peta Nusantara. Namun, ambisi hilirisasi telah mengubah wajah pulau ini menjadi hamparan tanah merah yang gundul. Sejak tambang nikel masuk pada tahun 2006, tekanan terhadap ekosistem pulau ini terus meningkat secara eksponensial. Kini, sebanyak 73 persen wilayah daratannya telah terbebani oleh izin pertambangan.

Dalam lima tahun terakhir, laju deforestasi di sana melonjak tajam. Luas area tambang yang mencapai 3.600 hektare—setara dengan 400 kali luas kompleks TIM—bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol hilangnya ruang hidup bagi masyarakat adat Moronene dan suku Bajau. Mereka yang dahulu bergantung pada kemurahan alam, kini harus menyaksikan hutan mereka tumbang dan laut mereka mengeruh.

Racun Tak Kasatmata dalam Tubuh

Dampak yang paling mengerikan dari eksploitasi ini tidak hanya terlihat dari satelit, melainkan tersimpan dalam sel tubuh penduduknya. Riset yang dilakukan oleh Satya Bumi mengungkapkan realitas biologis yang ekstrem: logam berat telah menyusup ke dalam air sungai, kerang, hingga urin manusia.

Data menunjukkan konsentrasi nikel dalam urin warga Kabaena berkisar antara 4,77 hingga 36,07 µg/L. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabaena terpapar nikel 5 hingga 30 kali lebih tinggi dibanding populasi umum. Bahkan, kadar racun pada penduduk biasa kini hampir menyamai, dan dalam beberapa kasus melampaui, kadar urin pekerja industri nikel aktif.

“Situasi di Kabaena menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya soal perubahan bentang alam, tapi juga tentang racun tak kasatmata yang menyusup ke dalam tubuh masyarakat,” tegas Dhany Alfalah dari Satya Bumi. Ancaman ini bersifat lintas generasi, terutama setelah ditemukan bahwa kandungan kadmium pada anak-anak di sana lebih tinggi dibandingkan orang dewasa.

Ketidakadilan Iklim di Garda Terdepan

Ironi transisi energi ini semakin pedih ketika melihat siapa yang menanggung bebannya. Masyarakat pesisir dan nelayan kecil di pulau-pulau seperti Kabaena adalah kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon global. Mereka hidup sederhana, menangkap ikan hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk ekspor skala besar.

Namun, mereka pulalah yang berdiri di garis depan kehancuran akibat perubahan iklim dan eksploitasi energi. Pertambangan nikel di sana masih sangat bergantung pada energi fosil yang menghasilkan emisi karbon besar, menciptakan sebuah lingkaran setan:

Eksploitasi energi fosil memicu emisi karbon.
Emisi karbon memperparah perubahan iklim dan memicu bencana.
Bencana menurunkan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian memicu pemerintah untuk kembali menggenjot eksploitasi sumber daya demi mengejar ketertinggalan ekonomi.

Dalam siklus ini, masyarakat lokal hanya dianggap sebagai pelengkap. Sebanyak 73 persen warga mengaku tidak pernah diajak berkonsultasi soal izin tambang, dan 61 persen tidak pernah menerima kompensasi apa pun. Saat mereka mengeluh sesak napas atau gatal-gatal, solusi yang diberikan seringkali tidak masuk akal: hanya sebatang sabun.

Secara hukum, Indonesia sebenarnya memiliki instrumen perlindungan lingkungan yang kuat melalui UUD 1945 dan berbagai undang-undang pengelolaan wilayah pesisir. Namun, Stephanie Juwana dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mencatat adanya pergeseran paradigma yang mengkhawatirkan.

Kehadiran UU Cipta Kerja membawa ambiguitas baru. Meskipun ada larangan penambangan di zona inti, terdapat klausul pengecualian bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Celah inilah yang seringkali digunakan untuk meloloskan kepentingan ekonomi di atas keselamatan ekologis. Padahal, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah strong sustainability—keberlanjutan yang kuat di mana kerusakan di satu titik tidak bisa “ditebus” dengan perlindungan di titik lain.

Menagih Transisi yang Adil

Transisi energi tidak boleh hanya menjadi pergantian label dari “cokelat” ke “hijau” jika prosesnya tetap melukai manusia dan alam. Urgensi saat ini adalah melakukan rehabilitasi lingkungan, pemulihan ekonomi, dan pendampingan psikologis bagi warga Kabaena.

Lebih jauh lagi, perusahaan otomotif global yang menggunakan nikel Indonesia harus bertanggung jawab untuk memastikan rantai pasok mereka bersih dari pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Tanpa keadilan bagi pulau-pulau kecil, transisi energi hanyalah bentuk kolonialisme baru dalam jubah penyelamatan iklim.

Jurnalisme lingkungan Indonesia butuh dukungan Anda. Bantu Ekuatorial.com terus menyajikan laporan krusial tentang alam dan isu iklim. Donasi sekarang..