Pemilihan presiden Indonesia pada Februari 2024 dalam tumpukan utang sosial-ekologis? Simak dampaknya – Pemilu 2024 hanya ajang merebut kekuasaan?
Di tengah tumpukan utang sosial-ekologis yang terus menumpuk, Indonesia kembali mengadakan pemilihan presiden – wakil presiden dan anggota DPR(D) pada 14 Februari 2024 (Pemilu 2024).
Ritual elektoral lima tahunan ini dinilai hanya sebatas ajang merebut dan mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi. Sebaliknya tumpukan krisis dan derita warga dari satu rezim ke rezim kekuasaan politik berikutnya tak terurus.
Situasi ini sangat mencemaskan, mengingat cengkeraman oligarki tambang dalam Pemilu 2024 semakin menguat, yang ditandai dengan capres-cawapres dan tim pemenangan (parpol dan non-parpol) memiliki afiliasi langsung dan tidak langsung dengan berbagai macam bisnis, termasuk bisnis di sektor industri ekstraktif.
Dalam praktiknya, keterlibatan oligarki dalam setiap momentum elektoral seperti Pemilu 2024 berpotensi besar menjadi pemburu rente dari hasil persekongkolan kepentingan. Para oligark ini kemudian bukan hanya masuk, melainkan mengendalikan kebijakan politik karena sebagian di antaranya berada di pucuk pimpinan partai politik.
Kecemasan akan situasi ini kemudian mendorong kami, warga lingkar tambang dan masyarakat sipil berkumpul di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah situs penting ihwal kejahatan negara-korporasi yang tak berkesudahan.
“Kami datang dari sejumlah wilayah krisis di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Maluku, hingga Nusa Tenggara, sebagai sesama warga yang sudah dan akan dikorbankan oleh kebijakan pemerintah untuk industri ekstraktif,” demikian dikutip dari siaran pers bertajuk Deklarasi Warga Korban Industri Ekstrativisme Pertambangan dari Pulau Jawa, Sumatera, Maluku, Nusa Tenggara dan Kalimantan: Pemilu 2024 Dalam Cengkraman Oligarki!
Warga menolak terjebak pada janji dan narasi elite politik Pemilu 2024 yang sedang merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, sebab para politisi yang tengah berkontestasi tak terlepas dari kepentingan oligarki, di mana kekayaan alam justru menjadi salah satu sektor yang diincar.
“Kami menghimbau kepada seluruh warga, terutama di lingkar tambang, untuk perkuat solidaritas sesama warga, lakukan perlawanan terbuka untuk memastikan keselamatan ruang hidup tersisa,” demikian pernyataan warga.
Deklarasi ini dilakukan warga Porong, Sidoarjo, warga Tumpang Pitu, Banyuwangi, JMPPK, warga Halmahera, warga Dairi, Warga Kalimantan Timur dan Jatam Kaltim, LBH Surabaya, WALHI Jatim, dan Jatam.
Deklarasi dapat disaksikan di Youtube yang berjudul “Pulau Jawa, Sumatera, Maluku, Nusa Tenggara dan Kalimantan: Pemilu 2024 Dalam Cengkraman Oligarki!”.
- Orang muda dan zero waste; dari perubahan gaya hidup hingga kebijakan
- Polusi plastik pengaruhi ekosistem laut secara signifikan
- Konflik kepentingan industri plastik dan kimia dalam negosiasi perjanjian internasional
- WALHI Sumbar berdayakan masyarakat dengan budidaya lebah kelut
- Surat terbuka kepada pemimpin ASEAN untuk mengakhiri pencemaran plastik
- Nelayan adalah pahlawan protein bangsa, selama ini minim perlindungan dan kesejahteraan
