Warga Sambas dan lembaga Front Pembela Rakyat Kalimantan Barat melaporkan ke kepolisian bahwa ada beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Sambas yang telah merampas lahan hak milik masyarakat. Lahan masyarakat yang sudah ditanam kebun karet digusur menjadi sawit. Beberapa perusahaan disebutkan, misalnya PT. SAM, Agro, dan beberapa perusahaan di Galing. [Baca selengkapnya di Lensa Kapuas]
Tag: Environmental Conflict
Rawa Tripa Bukan Habitat Orangutan, Ujar Direktur Kalista Alam
Direktur PT. Kalista Alam, Subianto Rusyid, mengatakan kasus perkara pidana Kalista Alam mengenai pembakaran lahan awalnya adalah masalah terganggunya habitat orangutan di kawasan Suak Bahong, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh atau disebut Rawa Tripa. Di persidangan, dia mengatakan bahwa kawasan yang gencar diberitakan sebagai kota mawas (Orangutan Sumatera) itu bukanlah habitat mawas karena tidak […]
Perambah Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Dihukum Percobaan
Vonis hukuman percobaan telah dijatuhkan pada tiga terdakwa kasus perambahan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di wilayah Aceh Tenggara, Rabu (23/4/2014). Ketiga terdakwa merupakan pejabat daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Mereka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menduduki kawasan hutan secara tidak sah” melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf […]
Buka Lahan Tanpa Izin, Pengakuan Direktur Kalista Alam
Direktur PT. Kalista Alam, Subianto Rusyid, akhirnya mengungkapkan sejumlah keterangan penting pada persidangan Kasus Pidana dalam perkara nomor 132/Pid.B/2-13/PN-MBO atas tuduhan membuka lahan tanpa izin. Ia mengaku bahwa lahan 1.605 hektar yang dikembangkan oleh PT. Kalista Alam itu diusulkan oleh General Manager Sutiyono. PT Kalista Alam memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Nagan Raya […]
Warga Paliyan Tolak Pembangunan Bandara
Belasan warga Paliyan, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menggalang dukungan untuk menolak rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Rencana mega proyek itu dinilai meresahkan warga karena terancam kehilangan lahan pertanian. [Baca selengkpanya di Kabar Kota]
PT Surya Panen Subur Siap Sidang Kebakaran Lahan
Pihak PT Surya Panen Subur (SPS) menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan terkait sangkaan pembakaran lahan dan membiarkan api. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Meulaboh awal Maret Tahun ini. Penasihat hukum PT SPS menjelaskan bahwa dalam hal pembakaran lahan dapat dipastikan […]
PLTU Batang Bisa Merusak Mata Pencaharian Nelayan
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, menuai protes karena diprediksi akan mengeluarkan sekitar 10,8 juta ton karbon–lebih dari seluruh emisi karbon yang dihasilkan oleh Myanmar di tahun 2009–dan 226 kg merkuri setiap tahunnya. Protes dilakukan oleh masyarakat setempat dan Greenpeace. Mereka khawatir PLTU Batang akan membahayakan mata pencaharian lebih dari 100.000 penduduk nelayan dan […]
Warga di 13 Kabupaten Kota Protes Qanun RTRWA
Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin (30/12). Aksi ini mengecam pengesahan qanun RTRWA yang menghilangkan keberadaan Kawasan Ekosistem Leuser dan tidak memasukkan Rawa Trip dalam kategori hutan lindung.
Lembaga Sipil Somasi PT. KEM
Perusahaan Tambang Emas PT. Kelian Equatorial Mining (PT. KEM), yang sudah beroperasi sejak 1992 di Kalimantan Timur dan sudah menjalani proses pengakhiran tambang pada 2004, diberikan somasi oleh Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Tambang dan Lingkungan. Somasi yang dikirimkan pada hari ini (11/10) kepada Bupati Kutai Barat dan Presiden Direktur PT. KEM, menuntut pertanggung jawaban PT. KEM […]
Warga Kalteng Minta Kepastian Soal Klaim PT RASR Atas Tanah Adat
Jakarta, EnergiToday.com — Hari Kamis (12/9) sebanyak 29 warga perwakilan dari empat desa di Kecamatan Mantangai melakukan aksi protes dan menginap di Kantor Bupati Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Aksi ini dipicu klaim PT Rezeki Alam Semesta Raya atas tanah adat. “Sebelum menginap di kantor bupati, kami mau menggelar aksi di lapangan. Kami sudah membuat surat […]