Solo, BERLING- Pilar pembangunan berkelanjutan meski digagas 21 tahun yang lalu (1992), yang dikenal dengan Agenda 21, sebuah kesepakan global yang mengintegrasikan 3 pilar pembungunan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sayangnya dalam tahap impelementasi tak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Hal tersebut terungkap dalam acara High Level Dialogue on The Institutional Framework for Sustainable Development (HLD IFSD) […]
Category: WILAYAH
PEMBANGUNAN EKONOMI PERPARAH KERUSAKAN LINGKUNGAN
Solo,-Pilar pembangunan berkelanjutan meski digagas 21 tahun yang lalu (1992), yang dikenal dengan Agenda 21, sebuah kesepakan global yang mengintegrasikan 3 pilar pembungunan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sayangnya dalam tahap impelementasi tak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Bahkan menurut pengakuan Sha Zukang dari UN-DESA, tak ada satu pun Negara di dunia yang mengintergasikan tiga pilar pembangunan […]
AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DIBAHAS DI SOLO MEETING
Solo, BERLING-Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan internasional, kali ini Solo dipilih menjadi tempat penyelenggaraan High Level Dialogue on The Institutional Framework for Sustainable Development (HLD IFSD), yang selanjutnya disebut Solo Meeting. Hasil dari dialog diharapkan akan memberikan kontribusi untuk persiapan Konferensi Rio+20.Acara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh Sekretariat Jenderal UNCSD selaku penyelenggara Rio+20 […]
KONFERENSI TENURIAL INTERNASIONAL AKUI HAK HUTAN ASIA TAK ADIL
Pada sesi penutupan, Jumat (15/7), Konferensi Internasional Tenurial Hutan, Tata Pemerintahan dan Tatawirausaha di Senggigi, Lombok menyimpulkan komunitas lokal di banyak negara Asia tak mendapat hak tenurial yang adil, karena hak mereka diambil negara. Pada hari penutupan, Konferensi Internasional Tenurial Hutan mengakui fakta 68 % hak tenurial hutan di negara-negara Asia dikuasai negara. Sementara di […]
NASIB ORANG ASAL MALAYSIA
Perjuangan Masyarakat Adat bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia, khususnya di Sabah dan Serawak di mana etnis-etnis Dayak yang sama dengan Kalimantan bermukim, juga mempunyai perjuangannya sendiri.Senggigi-Secara legal, Konstitusi Malaysia Artikel 161.E memang mengakui adanya hak Masyarakat Adat, yang oleh negeri serumpun Melayu ini disebut sebagai ”Orang Asal”. Dan di negara-negara bagian seperti Sabah […]
TATA BATAS HUTAN TAK JELAS, RIBUAN DESA KENA GETAHNYA
Gara-gara tata batas wilayah kehutanan di Indonesia yang belum juga jelas di peta nasional, ribuan desa tumpang tindih wilayahnya dengan kawasan hutan milik Kementerian Kehutanan (Kemhut). Senggigi– Tata batas hukum kehutanan di Indonesia yang masih belum jelas membuat hanya 14 juta hektar hutan yang selesai dipetakan secara hukum atau hanya 10,5 persen dari total luas […]
SURAT KEPUTUSAN MENHUT DITUDING LANGKAHI INPRES MORATORIUM
Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No 323 tahun 2011 tentang peta indikatif moratorium hutan langsung kena kritik. Greenomics menyatakan SK itu tumpang tindih dengan Inpres Moratorium, juga dengan pernyataan pers dari Ketua Harian Dewan Perubahan Iklim Indonesia (DNPI) Agus Purnomo yang mengoreksi tuduhan kelompok sipil awal Juni 2011.Jakarta-Kelompok Sipil Greenomics, Senin (4/7) memprotes SK Menhut […]
GAJAH DAN ORANG UTAN MALAYSIA DAPAT RUMAH BARU
Sementara populasi gajah dan orang utan Kalimantan terancam punah, kabar baik datang dari negeri tetangga, Malaysia. Mereka menyediakan ratusan hektar hutan sebagai rumah baru yang legal untuk konservasi kedua spesies itu. Jakarta-Orang Utan dan Gajah Kalimantan dapat rumah baru secara legal di Malaysia, Selasa (28/6). Forest Stewardship Council (FSC) yang adalah lembaga non profit pelestarian […]
JAKARTA MASUK KATEGORI MISKIN AIR
Menyambut hari jadi Jakarta ke-484, kelompok masyarakat sipil ramai-ramai mengklaim ibukota sudah masuk kategori kota miskin air. Sekalipun sebenarnya Jakarta memiliki sumber air yang melimpah. Jakarta-Pepatah tua-tua kelapa, makin tua makin banyak santannya, rupanya tak berlaku buat Jakarta. Di hari jadi Jakarta, 9 kelompok sipil dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air ramai-ramai mengklaim ibukota […]
GARA-GARA AIR, KELOMPOK SIPIL AKAN TUNTUT GUBERNUR JAKARTA
Gara-gara akses air bersih yang buruk, 9 kelompok sipil dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air berniat menuntut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).Jakarta-Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air, Rabu (22/6) menyatakan berniat mengajukan tuntutan hukum sipil atau citizen law sue ke Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk memutuskan kontrak distribusi air pipa PAM JAYA […]