Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama 2015-2022 setidaknya terdapat 2.710 konflik agraria yang merugikan 5,88 juta hektare lahan.
Category: Agraria
Konferensi Tenurial 2023: Momen konsolidasi gerakan agraria di Indonesia
Konferensi Tenurial 2023 menjadi ajang konsolidasi gerakan rakyat untuk memperkuat diri dan posisi gerakan.
Pemerintah didesak membela warga dalam konflik agraria
Konflik agraria masih marak terjadi. Aktivis Jawa Timur meminta pemerintah untuk hadir membela warga.
Konflik Rempang dan masalah besar di balik Proyek Strategis Nasional
AMAN dan WALHI menilai konflik Rempang menunjukkan ada masalah besar di balik Proyek Strategis Nasional.
Panja RUU Konservasi diminta pertimbangkan peran masyarakat adat
RUU KSDAHE belum mengubah model konservasi yang berpusat pada negara. Padahal masyarakat adat berperan penting dalam konservasi.
Penggusuran & krisis iklim di balik jargon “Green City” IKN
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, megaproyek ambisius Presiden Joko Widodo yang disebut banyak pengamat sebagai pemborosan dan hanya menguntungkan oligarki tapi menyingkirkan masyarakat setempat.
Menjaga ketahanan pangan kota kecil di tengah ancaman krisis global
Pandemi global, pembangunan, dan urbanisasi, berkontribusi pada meningkatnya kasus bayi gizi buruk dan angka kemiskinan. Warga Kota Baubau, Sulawesi Tenggara beralih ke urban farming untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi.
Siswanto: Warga Desa Wadas butuh dukungan untuk menjaga kelestarian
Warga Desa Wadas butuh dukungan untuk menjaga kelestarian wilayah mereka dari ancaman tambang batu andesit.
COP26: Indonesia ikut berjanji mengeluarkan kebijakan untuk pertanian berkelanjutan
Presiden COP26 mengatakan dunia perlu menggunakan lahan secara berkelanjutan, jika ingin suhu bumi tetap di 1.5 derajat C. Peralihan ke pertanian berkelanjutan dinilai sudah seharusnya dilakukan Indonesia sejak lama.
Mereka yang tersisih dan terancam pembangunan bendungan tertinggi Indonesia
Pembangunan Bendungan Bener, yang akan membebaskan sekitar 600 ha lahan di Purworejo dan Wonosobo, mengancam sumber penghidupan warga setempat. Proses ganti rugi lahan juga tak berjalan lancar.